INDRAMAYU -Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) siap bertanggung atas segala bentuk kerusakan yang terjadi dalam aksi unjukrasa penolakan Proyek Strategis Nasional Revitalisasi pesisir Pantura, Kamis lalu.
Pihaknya juga meminta maaf atas rusaknya fasilitas umum yang ada di alun alun Indramayu dan tanam nol kilometer.
Koordinator umum aksi, Hatta Bintang menyampaikan permintaan maafnya melalui media sosial Facebook dalam bentuk video.
Ia menyatakan siap bertanggung jawab atas segala bentuk kerusakan yang dilakukan pengunjuk rasa.
“Saya atas nama kordum aksi hari ini meminta maaf sebesar-besarnya atas kerusakan fasilitas umum yang terjadi,” ujar Hatta.
Melalui video yang diposting di akun FB, Hatta Bintang, ia juga menyatakan siap bertanggung jawab. Bahkan jika ada yang hendak menuntutnya secara hukum, Hatta menyatakan kesiapannya.
“Jika saya dituntut atas kejadian ini, saya siap,” tuturnya.
Meski begitu, Hatta juga menuntut Bupati Indramayu, Lucky Hakim mencabut Memorandum of Understanding (MoU) proyek nasional revitalisasi pesisir Pantura.
“Kami juga menuntut Saudara Lucky Hakim mencabut MoU dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membatalkan revitalisasi tambak di Indramayu,” tutur Hatta.
Ia menjelaskan, aksi pengrusakan itu merupakan luapan emosi massa yang kecewa dengan Bupati Lucky Hakim. Massa kecewa karena tidak ditemui. Bahkan disampaikan bahwa bupati sedang berada di Subang.
Padahal, informasi yang diperoleh Kompi, Bupati Lucky Hakim sebenarnya berada di dalam pendopo sedang bertemu kelompok masyarakat lain.
“Ini yang semakin memicu emosi massa,” tuturnya.
Meski begitu, Hatta menyatakan tidak bisa membenarkan aksi pengrusakan yang dilakukan oleh sejumlah massa pengunjuk rasa.
Sekretaris KOMPI Fahmi Labib menyatakan para petambak siap patungan atas pernyataan ganti rugi atas kerusakan senilai Rp 100 juta yang disampaikan oleh bupati Indramayu.
“Para petambak sudah sepakat untuk patungan mengumpulkan dana ganti rugi atas kerusakan fasilitas publik akibat aksi kemarin,” jelas Labib.
Menurut Labib, KOMPI tidak akan tinggal diam dan akan melanjutkan perjuangan penolakan terhadap PSN revitalisasi pesisir Pantura di kabupaten Indramayu ke Gubernur Jawa Barat dan DPR-RI.
Sementara itu. ketua umum KOMPI Darsam menyayangkan sikap bupati Indramayu Lucky Hakim yang tidak mau menemui pengunjuk rasa.
“Sangat disayangkan ketika bupati yang jelas jelas ada di pendopo dan tidak mau menerima kami para petambak,” jelas Darsam prihatin.
Seperti diketahui, bupati Indramayu Lucky Hakim dalam keterangan persnya yang didampingi sejumlah kepala dinas menaksir kerusakan yang terjadi akibat unjukrasa petambak sekitar Rp 100 juta.
Bupati juga memaparkan alun alun Indramayu berantakan. Setelah demonstrasi yang diwarnai dengan tindakan pengrusakan pada Kamis kemarin, 2 April 2026.
Aksi pengrusakan terhadap fasilitas umum itu sangat disesalkan. Apalagi areal Alun alun Indramayu selama ini telah digunakan sebagai ladang penghidupan bagi para pedagang kaki lima.
“Ini sangat disesalkan. Unjuk rasa adalah hak, tapi jangan merusak. Kalau merusak ada hak orang lain yang dilanggar. Harus saling menghormati,” tutur Bupati Indramayu Lucky Hakim.
Seperti diketahui, aksi petambak Indramayu menolak PSN revitalisasi pesisir Pantura diwarnai kericuhan. Dalam aksi tersebut terjadi pembakaran terhadap barrier yang terpasang di kawasan gerbang menuju halaman Pendopo Pemkab Indramayu dan perusakan fasilitas publik yang ada di alun alun dan taman titik nol Indramayu (demush)
