SUBANG – Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Prof. Dr. Reda Manthovani, resmi melantik pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Subang di Smart Hill Camp Ciater Subang, Rabu 13 Mei 2026.
Pelantikan ini menandai penguatan kolaborasi antara penegak hukum dan perangkat desa dalam mengawal transparansi anggaran.
Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kejagung dan ABPEDNAS sebagai landasan hukum sinergi pengawasan desa ke depan.
Acara bertajuk “Jaga Desa, Jaga Indonesia” ini dihadiri oleh jajaran petinggi daerah dan pusat. Tampak hadir Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kajati Jabar Dr. Sutikno, Bupati Subang Reynaldy Putra Andita, hingga Kajari Subang Dr. Nooerdien Kusumanegara.
Dalam sambutannya, Jamintel Reda Manthovani menegaskan bahwa ABPEDNAS memegang peranan krusial dalam mengawasi roda pembangunan di tingkat desa.
Tak hanya soal Dana Desa, BPD kini didorong untuk mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kehadiran Kejaksaan harus dirasakan manfaatnya secara nyata, baik melalui edukasi hukum maupun aksi sosial untuk mendorong transparansi dan mencegah penyimpangan pengelolaan dana desa,” ujar Reda.
Jamintel menjelaskan, pihaknya kini memanfaatkan teknologi digital untuk memantau distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara real-time hingga ke pelosok desa. Langkah ini diambil sebagai sistem peringatan dini (early warning system) untuk mendeteksi potensi penyimpangan anggaran maupun kendala logistik.
“Upaya preventif dilakukan dengan mengoptimalkan aplikasi ‘Jaga Dapur MBG’. Ini instrumen digital strategis untuk memperkuat akuntabilitas rantai pasok yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN),” tuturnya.
Melalui aplikasi tersebut, Bidang Intelijen Kejaksaan dapat memantau kualitas bahan pangan, kesiapan satuan pelayanan, hingga validitas data penerima manfaat agar program tepat sasaran.
Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah kolaboratif ini. Menurutnya, keterlibatan aktif organisasi desa dalam program pemerintah sangat membantu percepatan pembangunan.
“Ini sangat bagus, bravo Pak Jamintel,” ucap Raffi singkat.
Senada dengan Raffi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai peran BPD saat ini semakin vital. Ia menyebut BPD adalah garda terdepan dalam pelayanan masyarakat dan pengawasan anggaran di tingkat akar rumput.
“Peran BPD sangat vital di desa-desa, apalagi sekarang yang mengawal langsung adalah Jamintel. Ini relevan dengan tantangan pemerintahan desa saat ini agar tetap akuntabel,” pungkas Dedi (agus)
