UNJUK RASA KOMPI INDRAMAYU PERLU DIBELA, MENYOAL SIKAP POLITIK BUPATI

Oleh : H. Adlan Daie

Analis politik, Sekretaris Umum MUI kabuoaten Indramayu

Untuk siapa sesungguhnya proyek itu sehingga harus dilabeli proyek “strategis” tapi di sisi lain para petambak justru malah dipaksa “menangis” ? Apa definisi revitalisasi tambak Pantura saat rakyat justru harus menanggung luka sosial yang makin menganga?

Itulah refleksi suasana kebatinan kolektif publik setidaknya dalam perspektif penulis kenapa unjuk rasa Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) jilid II yang akan digelar kamis 29 April 2026 di depan “pendopo” indramayu – perlu dibela

Pembelaan tersebut sejauh unjuk rasa tidak anarkhis. Unjuk rasa pilihan terakhir mereka mempertahankan tambak tambak yang berpuluh puluh tahun menjadi sumber kehidupan.mereka ketika hendak dicabut paksa atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN) – Revitalisasi tambak Pantura.

Bupati Lucky Hakim keliru untuk kedua kalinya jika dalam unjuk rasa KOMPI kamis (30/4/2026) ia kembali memilih bersembunyi dibalik “tirai” pendopo seperti unjuk rasa KOMPI sebelumnya, tidak bernyali menghadapi unjuk rasa rakyat saat mereka bertaruh di ujung hela nafas kehidupan.

Bupati dipilih dalam sistem demokrasi untuk solusi bukan untuk menambah beban rakyat. Demokrasi tidak diuji saat pemimpin dipuja tapi demokrasi diuji saat pemimpin ditagih janji janjinya. Demokrasi itu kuat karena sistemnya tapi ia rapuh karena pemimpinnya lari dari tanggung jawab.

Dalam demokrasi, kata ilmuan politik Francis Fukuyama, pemimpin dipilih di atas prinsip “democratic accountability”, harus berdiri tegak di atas pertanggungjawaban publik, tidak lari saat air mata rakyat tumpah mengadukan himpitan hidup mereka kepada pemimpin yang dipilihnya.

Sejarah kekuasaan politik mengajarkan kita bahwa demokrasi runtuh dimulai dari pembiaran kecil, kekuasaan rapuh dimulai dari kasus yang tidak dituntaskan, kursi kuasa “melepuh” ketika suara rakyat diremehkan dan legitimasi moral kuasa ambruk ketika pemimpin tak bersatu dalam kata dan perbuatan.

Pengakuan adminstratif sebagai pemimpin mungkin masih terbungkus rapi di map, tersimpan di laci kekuasaan tapi legimitisai moral politik makin dekat menemui garis batas ajal kuasanya ketika pemimpin kehilangan moral keteladanan, krisis legitimasi moral politik.

Konstruksi di atas hendak menegaskan bahwa Bupati bukan jabatan adminstratif untuk sekedar memimpin birokrasi dan pembangunan bersifat teknis di mana seorang manager profesional dapat melakukannya tanpa harus dipilih rakyat, bahkan lebih kompeten di bidangnya.

Bupati dipilih rakyat justru karena ia adalah pemimpin dalam representasi politik, sumber “tuntunan” bukan panggung “tontonan”, ia “pengatur” bukan “penghibur”, Ia “mengurus” bukan “ngedabrus”, ia hadir di panggung politik mewakili harapan, pikiran, rasa, kegelisahan dan kecemasan nasib masa depan rakyat yang dipimpinnya.

Kekuatan Bupati adalah legitimasi moral politik bukan kedudukan formal administratif yang disandarkan pada surat keputusan formal. Karena itu, jika Bupati keliru memposisikan diri, tidak menjadi sumber teladan publik maka potensial menimbulkan turbulensi dan goncangan politik.

Dalam metafora politik Bupati adalah umpama atap rumah selalu menjadi pihak pertama yang melindungi rakyat dari deras air di kala hujan dan memproteksinya dari panas saat matahari menampar kulit kulit legam mereka, tempat di mana rakyat berlindung atas himpitan himpitan hidup yang menjerat lelah mereka.

Maka di titik inilah urgensi Bupati untuk tidak keliru mengambil posisi politik, tidak menghindar dari dialog bersama perwakilan unjuk rasa KOMPI. Kesediaan membangun ruang dialog adalah cara terbaik membangun pagar koreksi di sekitar kekuasaan.

Kekuasaan yang dikelilingi akal sehat, kritik dan keberanian untuk diuji akan menghasilkan warisan kepemimpinan yang “waras” dan

“husnul khotimah”. Ia bermartabat ketika bersandar pada etika kepantasan norma publik.

Sebaliknya kekuasaan yang diasuh kumpulan para “ternak buzzer” hanya sibuk merekayasa kebohongan seolah kejujuran. Rakyat dipaksa untuk “mencintai kepalsuan”, ia ibarat membangun rumah pasir, mudah runtuh oleh kegelisahan kolektif publik.

Di antara dua titik itulah pilihan politik Bupati Lucky Hakim dengan segala konsekuensi politiknya.

Dan unjuk rasa KOMPI ini adalah ujian politik tidak sederhana, bahkan krusial bagi Bupati jika keliru mengambil sikap politik apalagi bila dengan tendensi meremehkan.

Wassalam