NDRAMAYU –Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) tetap menggelar aksi unjukrasa dengan mengerahkan 10 ribu massa petambak dari empat kecamatan yang akan terkena Proyek Strategis Nasional (PSN) Revitalisasi Tambak di Pesisir Pantai Utara.
Aksi petambak budidaya di kabupaten Indramayu ini tetap terlaksana setelah audiensi antara bupati Indramayu dan KOMPI tidak membuahkan hasil, dimana perwakilan petambak meminta agar bupati Indramayu Lucky Hakim untuk mencabut MoU terkait proyek revitalisasi tambak yang akan digarap di kabupaten Indramayu.
Audensi di ruang utama pendopo ini dihadiri langsung bupati Indramayu Lucky Hakim serta unsur dari DPRD, TNI dan Polri, Sat Pol PP dan sejumlah Kepala Dinas untuk membahas polemik rencana Program Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak di wilayah pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat.
Sayangnya pertemuan yang dibungkus audensi untuk bermusyawarah mencari solusi terkait revitalasasi tambak itu menemukan jalan buntu, dan pihak KOMPI pun akan menggelar demo besar-besaran Kamis besok untuk menolak PSN Revitalisasi Tambak Pantura.
Audiensi ini menjadi forum resmi pertama antara pemerintah daerah dan masyarakat pesisir untuk membahas secara terbuka penolakan terhadap rencana revitalisasi tambak yang dinilai berpotensi mengancam mata pencaharian dan lingkungan.
Usai pertemuan, H. Juhadi menegaskan, sebenarnya pemerintah daerah merespon keinginan para petambak.
Bahkan, lewat ucapan langsung Bupati Lucky, pemkab Indramayu akan memfasilitasi pertemuan RDP atau Rapat Dengar Pendapat bersama anggota DPR-RI dan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Karena tuntutan kami menemukan jalan buntu, besok kita tetap demo. Tujuannya, ini membantu Bupati Lucky agar suara masyarakat petambak pesisir pantura di dengar di pusat dan niat Bupati Lucky membawa aspirasi masyarakat diperhatikan,” tegas Koordinator Umum Demo KOMPI, Hatta Bintang.
Menurut Hatta, ada sikap dari unsur pemerintah daerah yang dinilai bernada intimidasi. Selain itu, sikap Bupati Lucky yang enggan mencabut MoU dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dianggap setengah hati dalam membela masyarakat petambak.
“Apa susahnya tinggal cabut dan batalkan MoU demi rakyat Indramayu? Kalau bicara regulasi dan aturan untuk menempuh pembatalan MoU, kami yakin perampasan dan pengambilalihan ribuan hektar lahan garapan tambak produktif milik Perhutani dan tanah timbul akan berjalan dan pasti terjadi,” tegas ketua KOMPI Indramayu H Darsam.
Untuk itu, kata H Darsam KOMPI akan melawan intimidasi apapun bentuknya.
“kita lawan pemerintah yang dzolim, dan KOMPI siap turun ke jalan dengan 10 ribu massa duduki pendopo,” ujar Darsam.
Darsam merinci masyarakat pesisir yang secara tegas menolak rencana revitalisasi karena beberapa alasan utama Berpotensi menghilangkan sumber penghidupan pembudidaya tambak dan sosialisasi dinilai belum optimal.
“Risiko dampak lingkungan seperti banjir rob ,Kekhawatiran munculnya pengangguran dan kemiskinan baru ini bisa terjadi,” jelasnya.
Penasehat KOMPI Indramayu H Juhadi menyatakan Masyarakat selama ini menggantungkan hidup dari lahan tambak, termasuk yang berada di kawasan Perhutani, tanpa mempermasalahkan status lahan selama masih bisa dimanfaatkan.
Bupati Lucky Hakim menegaskan bahwa PSN merupakan kebijakan pemerintah pusat yang memiliki dasar hukum kuat dan bertujuan meningkatkan produktivitas tambak.
Namun, ia juga mengakui pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan program tersebut.
“Pemkab tidak dalam posisi menolak atau menerima sepenuhnya, tetapi siap memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat dan DPR RI,” ujar Lucky Hakim.
Lucky juga mengajak semua pihak melakukan verifikasi data lapangan, khususnya terkait lahan yang masih produktif, guna memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Sementara itu, DPRD Indramayu menyatakan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat dan mencegah potensi konflik sosial.
Dari unsur TNI, Kasdim 0616 Indramayu Mayor Inf. Rosidin mengimbau semua pihak untuk tidak memaksakan kehendak dan tetap mengedepankan prosedur serta kepentingan bersama (demush)
