INDRAMAYU – Para pemilik kapal maupun nelayan yang menjadi anak buah kapal (ABK) di Kabupaten Indramayu kini sedang resah.
Sejak Lebaran Idul Fitri lalu, kapal mereka belum bisa kembali berlayar karena persoalan harga solar non subsidi yang kini diluar jangkauan.
Di Pelabuhan Perikanan Karangsong, Kecamatan/Kabupaten Indramayu, ada lebih dari 200 kapal yang kini tak melaut. Dampaknya, ribuan ABK jadi menganggur.
Seperti yang disampaikan oleh Haji Cartisa, seorang juragan kapal di Karangsong, Kecamatan/Kabupaten Indramayu. Sudah hampir dua bulan ini, belasan kapalnya lego jangkar di sekitar perairan Karangsong.
Cartisa mengatakan, dari jumlah kapalnya itu, sebanyak lima di antaranya berbobot diatas 30 gross ton (GT) atau merupakan pengguna solar non subsidi. Sedangkan enam kapal lainnya, berbobot dibawah 30 GT atau pengguna solar subsidi.
“Semuanya belum ada yang berangkat melaut lagi karena terkendala solar,” kata Haji Tisa.
Tisa mengatakan, harga solar non subsidi kini harganya melonjak tinggi dan terus mengalami perubahan secara cepat. Hal itulah yang menyebabkan kapal-kapal diatas 30 GT miliknya kini tak bisa beroperasi.
Tisa menjelaskan, kapal-kapal miliknya yang berbobot diatas 30 GT biasa mencari ikan hingga ke perairan Papua. Dengan waktu pelayaran sekitar delapan bulan, setiap kapalnya membutuhkan solar sekitar 100 ribu liter.
Ia menilai, harga solar non subsidi yang naik tajam saat ini sangat memberatkan biaya melaut. Apalagi, fluktuasi kenaikan harga solar juga terjadi secara cepat sehingga menyulitkan perhitungan biaya melaut dalam sekali pelayaran.
Adapun harga Dexlite (CN 51) per 4 Mei 2026 naik menjadi Rp 26.000 per liter dari Rp 23.600 per liter pada April 2026. Sedangkan Pertamina Dex (CN 53) juga naik menjadi Rp 27.900 per liter dari sebelumnya Rp 23.900 per liter.
Untuk memenuhi kebutuhan solar non subsidi bagi kapalnya, Tisa harus merogoh hampir Rp 3 miliar untuk sekali melaut. Angka itu belum termasuk biaya perbekalan para ABK selama delapan bulan.
Adapun hasil tangkapan ikannya, di kisaran 150 ton. Dengan harga ikan yang tidak mengalami kenaikan seperti yang diharapkan nelayan, maka hasil yang diperoleh tidak bisa menutup biaya melaut.
Tak hanya itu, kapal-kapal berbobot dibawah 30 GT milik Tisa juga kini belum berangkat melaut. Meski solar bersubsidi tersedia, namun untuk mendapatkannya harus mengantre dengan kapal-kapal lainnya.
“Sejak abis lebaran sampai sekarang belum dapat, masih antre. Jadi ya belum berangkat,” terang Tisa.
Kapal-kapal berbobot dibawah 30 GT milik Tisa biasa berlayar ke Perairan Jawa maupun Perairan Kalimantan. Dengan waktu pelayaran sekitar dua bulan, solar yang dibutuhkan setiap kapalnya sekitar 15 ribu liter.
Tisa menyebutkan, kapal berbobot diatas 30 GT miliknya mempekerjakan 17 anak buah kapal (ABK) per kapal. Sedangkan kapal berbobot dibawah 30 GT miliknya diawaki oleh 13 ABK per kapal. Dengan demikian, ada sekitar 163 ABK yang bekerja padanya.
Selama tidak melaut, para ABK itu berutang kepada Tisa selaku juragan kapal untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Utang itu baru akan dibayar setelah mereka pulang melaut.
“Karena gak berangkat-berangkat melaut, jadi ya belum bayar. Total (utang ABK) sudah ratusan juta rupiah,” ucap Tisa.
Tisa pun bersama para pemilik kapal dan ABK yang tergabung ke dalam Gerakan Nelayan Pantura melakukan aksi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong pada Senin (4/5/2026) kemarin. Mereka menyampaikan aspirasi kepada pemerintah terkait kondisi yang mereka hadapi (demush)
